Para Teknokrat Antek Amerika

Wikileaks kembali membongkar sebuah rahasia penting: sejumlah menteri pemerintahan SBY-Budiono menjadi sekutu potensial alias antek-antek Amerika Serikat. Menariknya, seperti disampaikan Wikileaks, menteri-menteri sekutu Amerika Serikat itu telah dikelompokkan menurut bidangnya.

Di bidang ekonomi, misalnya, WikiLeaks menyebutkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat. Ketiganya dianggap Kedubes AS sebagai sekutu yang disambut baik oleh para komunitas bisnis.

Di bidang kesehatan, Kedubes AS menyambut baik pengangkatan Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan. Pemilihan Endang itu juga dianggap pertanda baik, karena ia lulusan Harvard dan pernah bekerja di Badan Kesehatan Dunia atau WHO, serta dekat dengan lembaga bantuan internasional AS atau USAID.

Di bidang politik dan pertahanan keamanan, Wikileaks menyebutkan nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Keduanya telah bekerja sama dengan AS dalam hal kontra-terorisme, energi, dan lainnya. Suyanto juga pernah berlatih militer di Nellis Air Force Base, Amerika Serikat. Bahkan, terhadap Purnomo Yusgiantoro, dokumen rahasia AS itu mengatakan, “..telah bekerja dengan kita dahulu untuk hal kontra-terorisme, energi, dan lainnya.”

Dalam urusan politik luar negeri, Wikileaks memberitahu bahwa AS telah menarik Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, sebagai partner kunci hubungan diplomatik AS-RI.

Isu ini sebetulnya sudah lama diketahui orang, tetapi baru sekaranglah Wikileaks membeberkannya dengan cukup detail. Pada saat menjelang pemilu 2009, ketika isu anti-neoliberalisme ditabuh keras-keras, isu tentang “orang-orang titipan amerika” juga sebetulnya sudah mencuat.

Akan tetapi, jika Wikileaks bisa menyebut “menteri-menteri itu sebagai sekutu potensil AS”, lantas bagaimana dengan Presiden dan Wakil Presiden-nya? Bukankah menteri-menteri itu diangkat atas otoritas Presiden dan Wakil Presiden. Apakah Presiden dan Wakil Presiden tidak tahu-menahu soal ini?

Menurut kami, Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin tidak tahu-menahu soal ini. Bahkan, seperti dugaan banyak orang, Presiden dan Wakil Presiden pun adalah bagian dari kepentingan Amerika Serikat. Bahkan, kemenangan SBY dalam pilpres 2004 dan 2009 tidak lepas dari “jasa baik” Amerika Serikat.

Menteri-menteri yang disebut namanya itu bisa saja menyangkal, lalu menuding informasi Wikileaks itu “ngawur”. Akan tetapi, jika dikonfirmasi dengan fakta kebijakan ekonomi-politik di Indonesia saat ini, maka Wikileaks benar adanya.

Neoliberalisme, sebuah sistem ekonomi yang dipaksakan dari Washington, menjadi ideologi Pemerintahan saat ini. Hampir tidak ada menteri yang tidak menganut neoliberalisme. Meskipun mereka beribu-ribu kali menyangkal sebagai penganut neoliberal, tetapi fakta jutaan kali membenarkan bahwa mereka adalah penganut neoliberal tulen.

Tidak berdaulatnya Indonesia di bidang politik menyebabkan Indonesia juga tidak berdaulat di bidang ekonomi. Hampir sebagian besar sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh asing dan dipergunakan untuk kemakmuran segelintir perusahaan dari negeri-negeri imperialis.

Maka benar sudah apa yang ditulis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam manifestonya: “Presiden Indonesia seakan menjadi pejabat gubernur jenderal AS di Indonesia, yang mana tindakan dan kebijakan politiknya selalu mengacu pada hal-hal yang sudah digariskan oleh Washington.”

Kolonialisme secara formal memang telah lenyap, tetapi praktek baru kolonialisme masih terus-menerus terjadi sampai sekarang. Itulah yang disebut neo-kolonialisme. Jika di jaman kolonial, Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu adalah seorang Belanda, maka Gubernur Jenderal di provinsi Amerika yang bernama Indonesia ini adalah orang-orang Indonesia sendiri.

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/editorial/20110826/menteri-menteri-antek-amerika-serikat.html#ixzz3Cvqvx23a